• Rabu, 17 Agustus 2022

Para Uskup India Kampanyekan Hak-Hak Orang Kristen Dalit

- Kamis, 24 Februari 2022 | 08:34 WIB
Para pemimpin Kristen Dalit merayakan hari hitam di Nellore, Andhra Pradesh. (UCA News)
Para pemimpin Kristen Dalit merayakan hari hitam di Nellore, Andhra Pradesh. (UCA News)

NEW DELHI (Katolikku.com) - Para uskup Katolik di negara bagian India selatan melancarkan kampanye untuk memobilisasi dukungan politik untuk mengakhiri diskriminasi terhadap orang-orang Kristen Dalit di negara itu.

“Kami telah menyerahkan memorandum kepada semua menteri federal, anggota parlemen dan legislator negara bagian dari negara bagian Kerala mencari dukungan mereka untuk mengakhiri diskriminasi terhadap orang-orang Kristen Dalit,” Uskup Auksilier Jacob Muricken dari Pala mengatakan kepada UCA News pada 23 Februari 2022.

Baca Juga: Buka Tahun Baru Bersama Ke-17: PWKI Dukung Green Economy

Para uskup Kerala menginginkan kepemimpinan politik India membantu mereka memperbaiki kondisi umat Kristen Dalit yang masih menanggung beban diskriminasi sosial dan keterbelakangan ekonomi.

“Kami tahu saudara-saudari Kristen Dalit kami didiskriminasi berdasarkan keyakinan mereka meskipun faktanya konstitusi India netral terhadap agama,” kata Uskup Muricken.

Dalit (sebelumnya tak tersentuh), yang merupakan lapisan terendah dari sistem kasta Hindu, telah berpindah ke berbagai agama lain termasuk Buddha, Sikh, Kristen, dan Islam. Mereka secara resmi dikategorikan sebagai kasta terjadwal (SC) dan berhak atas tunjangan kesejahteraan khusus.

Baca Juga: Pemuda Katolik Filipina Dukung Wapres Leni Robredo Jadi Presiden pada Pemilu Mei 2022

Namun, Dalit di kalangan Kristen dan Muslim ditolak statusnya sebagai SC dan dengan demikian kehilangan skema kesejahteraan seperti reservasi dalam pekerjaan pemerintah, lembaga pendidikan, dan politik elektoral.

Orang-orang Kristen Dalit telah berjuang untuk mengakhiri diskriminasi ini sejak 1950 tetapi sejauh ini tidak berhasil. Pada tahun 2004, mereka bahkan mendekati pengadilan tinggi di negara itu untuk memulihkan hak konstitusional mereka atas kesetaraan.

Upaya berkelanjutan telah mengakibatkan pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) pro-Hindu di New Delhi mempertimbangkan untuk membentuk panel untuk mempelajari apakah status SC dapat dibuat netral terhadap agama.

Halaman:

Editor: Eleazar

Sumber: UCA News (Union of Catholic Asian News)

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polisi Nikaragua Culik Seorang Imam Katolik Lagi

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:07 WIB
X