JAKARTA (Katolikku.com) - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Agama Tahun 2021.
Seperti diketahui, anggaran Kemenag pada tahun 2021 sebesar Rp66,96 triliun yang dialokasikan untuk 11 Eselon I di lingkungan Kemenag.
Terhadap anggaran tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun pun menyoroti pelaksanaan program Eselon I Kemenag, dalam hal ini para Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas).
“Masukan untuk Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Buddha, dan Dirjen Bimas Hindu, saya melihat semua muara kegiatannya adalah bimbingan masyarakat, tapi kami selaku Anggota DPR sendiri belum pernah melihat program Bimas yang dikerjakan semua Ditjen ini,” kritik Rudi dalam RDP Komisi VIII DPR RI dengan Eselon I Kemenag, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021).
Baca Juga: Sudah 30 Negara Dunia Legalkan Perkawinan Sejenis, Vatikan Tetap Tegas Menolak
Dalam RDP itu terungkap, rata-rata realisasi anggaran Eselon I Kemenag di bawah 70 persen. Misalnya anggaran Ditjen Bimas Islam yang baru terserap 68,96 persen. Kemudian anggaran Ditjen Bimas Kristen terserap 63,40 persen, Ditjen Bimas Katolik 63,21 persen, Ditjen Bimas Bimas Hindu 66,68 persen, dan Ditjen Bimas Buddha 68,74 persen.
Rudi pun mempertanyakan penggunaan anggaran masing-masing Ditjen, dengan sisa waktu tinggal tiga bulan menuju akhir tahun penutupan realisasi anggaran.
“Jadi kapan lagi anggaran di semua Ditjen tersebut akan digunakan? Atau mugkin sudah digunakan secara diam diam? Kami di Komisi VIII meminta 11 unit Eselon I Kemenag ini harus terbuka dalam penggunaan anggaran belanjanya, jangan terkesan menutup diri dan pura-pura tidak tahu. Sebab rakyat berharap banyak dari program-program yang dibuat kementerian. Jadi anggaran rakyat yang triliunan itu diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tandas Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.
Baca Juga: Romo Moko SJ Gencar Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Emas Lajomarapat
Di pihak lain, Rudi menyoroti mekanisme pembahasan program dan anggaran Kemenag yang waktunya terbatas, sementara ada 11 unit Eselon I di Kemenag.
“Kita membahas anggaran Rp66 triliun di 11 unit kerja. Saya meminta kepada pimpinan dan kementerian untuk bisa merubah tata cara dan teknis rapat ini, bisa dibuat 2 atau 3 gelombang. Jadi bisa lebih fokus untuk memberi masukan dan aspirasi dari masyarakat,” pungkas Rudi. ***
