Gereja Jerman alami krisis, banyak umat Katolik enggan membayar pajak gereja, di antaranya karena krisis ekonomi dan skandal para imam.
Tepat satu dekade yang lalu, Gereja Jerman diguncang prahara. Total 126,488 umat Katolik menyatakan stop bayar pajak gereja (Kirchensteuer) dan keluar dari gereja di 27 dioses selama tahun 2011. Pada 2010, sekitar 180,000 umat Katolik mengambil langkah serupa.
Penolakan ini tak pelak jadi keprihatinan gereja sejagat. Karena Jerman adalah penyumbang terbesar bagi ‘pundi-pundi’ Vatikan. Sejak diberlakukan pada abad ke 19, sumbangan finansial gereja Jerman merupakan yang paling tinggi di dunia, sekitar 6 miliar dolar (atau hampir Rp 60 triliun) setiap tahun.
Lantas orang menghubungkan penolakan dan ancaman untuk keluar dari gereja dengan krisis ekonomi yang sedang melanda Eropa. Tapi sebetulnya, eksodus mulai terjadi sejak tahun 2010, dipicu skandal seks kalangan klerus (para imam). Surat kabar di Jerman mengungkapkan, jumlah yang keluar dari gereja Katolik justru terbanyak di kawasan Bavaria, tempat kelahiran Paus Benediktus XVI, sebut saja Dioses Augsburg, Bamberg, Eichstatt, Passau, dan Wurzburg yang meningkat sebesar 70 persen.
Lalu kita teringat kisah petenis putri terkenal Jerman, Steffy Graf yang meninggalkan gereja Katolik Roma pada pertengahan 1997. Publik Jerman gempar. Ada tanya, mengapa petenis yang berkepribadian nyaris tanpa cela dan jadi idola itu meninggalkan gereja, apakah karena alasan keyakinan atau untuk menghindari pajak.
Radio di Jerman waktu itu memberitakan, Steffy Graf “berutang” kepada pihak gereja senilai 280.000 dolar (Rp 2.8 milliar) berupa “pajak gereja yang belum ia bayar”. Ketika gereja (Katolik) Jerman menolak memberikan keringanan kepada bintang tenis top itu, Steffy pun “meninggalkan gereja”.
Steffy selalu membantah bahwa keputusannya meninggalkan gereja Katolik lantaran pajak gereja. “Keputusan saya berdasarkan alasan pribadi dan mohon dihormati alasan pribadi saya itu.”
Dekrit
Menanggapi penolakan umat Katolik yang tidak membayar pajak, Konferensi Para Uskup Jerman mengeluarkan dekrit berisi: gereja tidak melayani sakramen kepada mereka yang tidak mau membayar pajak. Salah satu butir dekrit berbunyi, "apabila seseorang yang sudah meninggalkan gereja belum menunjukkan sikap tobat sampai kematiannya, maka yang bersangkutan tidak akan dimakamkan secara Katolik ".
"Demikian akibatnya bagi orang yang menjauhkan diri dari gereja," kata Uskup Agung Freiburg, Robert Zollitsch, yang juga kepala konferensi dalam keterangannya pada 20 September 2012.
"Jelasnya, seseorang yang menarik diri dari gereja tidak mendapatkan keuntungan dari sebuah sistem sebagaimana mereka yang tetap menjadi anggota (gereja)," katanya pada pembukaan konferensi yang berlangsung selama empat hari, sejak 24 September 2012, di Fulda.
"Kami sangat bersyukur bahwasanya Roma telah sepenuhnya menyetujui sikap kami," ujarnya sebagaimana dikutip Catholic News Service.
Dekrit para uskup Jerman diperkuat oleh putusan pengadilan. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa Pengadilan Administratif Federal di Leipzig, German, pada 26 September 2012 memutuskan bahwa orang Katolik yang menolak membayar pajak otomatis keluar dari gereja.
Meski demikian, timbul kekhawatiran di kalangan otoritas gereja. Uskup agung mengungkapkan, setiap kepergian merupakan ‘kepedihan bagi gereja’, sambil menambahkan, para uskup takut banyak orang Katolik tidak menyadari akibat-akibatnya dan akan terbuka pada ‘jalan keluar’ yang lain. "Gereja Katolik berkomitmen untuk mencari yang hilang," ujar Uskup Agung Zollitsch, sebagaimana dikutip harian berbahasa Jerman, Die Welt.
Kritik
Dekrit para uskup Jerman tentu saja mendapat kritikan tajam, terutama oleh gerakan yang menamakan dirinya Wir Sind Kirche (Kami adalah Gereja). Gerakan ini berpendapat, 'Pay and pray' (membayar dan berdoa) adalah sinyal yang salah pada moment yang salah juga; ketika para uskup Jerman sedang bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan setelah beberapa dekade dilanda skandal.
"Para uskup harusnya berpikir mengapa begitu banyak orang meninggalkan gereja, bukannya mengirim pesan yang mengancam,” demikian pernyataan sikap Wir Sind Kirche.
