Gereja Katolik Filipina Tolak Anggaran Besar Program Anti-Komunisme

MANILA (Katolikku.com) — Gereja Katolik Filipina menyatakan penolakan terhadap rencana alokasi anggaran sebesar sekitar US$138 juta untuk program pemerintah yang memberikan insentif kepada desa-desa yang dinyatakan “bebas dari pengaruh komunis”.

Gereja menilai pendekatan tersebut tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan dan berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan sosial.

Melalui Caritas Philippines, lembaga sosial Konferensi Waligereja Filipina, Gereja meminta dilakukan penelaahan moral atas anggaran yang dialokasikan bagi National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Badan ini dibentuk pada 2018 untuk mengakhiri konflik bersenjata dengan kelompok komunis yang telah berlangsung puluhan tahun.

Dalam pernyataan pastoral yang disampaikan Ketua Caritas Philippines, Uskup Gerardo Alminaza, Gereja menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dipahami sebagai hadiah atau imbalan.

“Perdamaian bukanlah hadiah yang dibagikan, melainkan buah dari keadilan,” tegasnya. Gereja juga mengingatkan bahwa pembangunan yang dikaitkan dengan kepatuhan politik berisiko mengubah dana publik menjadi alat patronase.

Baca Juga: Paus Leo XIV Ajak Kaum Muda Berdamai Menjelang Natal

Caritas menyoroti praktik red-tagging yang selama ini dikaitkan dengan NTF-ELCAC, termasuk tudingan terhadap para aktivis dan misionaris Katolik yang bekerja bersama masyarakat miskin.

Selain itu, Gereja menilai pembangunan infrastruktur semata tidak cukup jika persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan kepemilikan tanah, korupsi, dan dominasi dinasti politik tidak ditangani secara serius.

Menanggapi kritik tersebut, pihak NTF-ELCAC menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari program pembangunan desa, bukan dana diskresioner lembaga.

Pemerintah menegaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk infrastruktur dasar dan layanan sosial, serta terbuka terhadap kritik dalam kerangka demokrasi.

Gereja Katolik Filipina menegaskan komitmennya untuk mendorong perdamaian yang berkeadilan, sejalan dengan ajaran sosial Gereja, melalui dialog, reformasi struktural, dan penghormatan terhadap martabat manusia.***